4 Strategi Penjualan Yang Efektif Meningkatkan Usaha Kecil/UMKM

Di Indonesia berdasarkan database hingga tahun 2021, jumlah UKM tercatat mencapai 52 juta UKM. Akan tetapi perkembangan UKM masih terhambat oleh berbagai persoalan seperti modal, manajemen bisnis sampai strategi pemasaran. Khususnya untuk promosi dan pemasaran, strategi penjualan yang efektif sekarang bisa melalui internet. 

Strategi Yang Perlu Dipertimbangkan Untuk Pengembangan Usaha Kecil

Di Indonesia berdasarkan database hingga tahun 2021, jumlah UKM tercatat mencapai 52 juta UKM. Akan tetapi perkembangan UKM agar berkembang masih terhambat berbagai persoalan seperti modal, manajemen bisnis sampai strategi pemasaran.Padahal, khususnya soal pemasaran, dengan memanfaatkan internetpelaku UKM bisa lebih meningkatkan pemasarannya. Lalu, bagaimana caranya meningkatkan usaha kecil menengah melalui internet?

Sebelum mengetahui Cara Meningkatkan Usaha Kecil dan UKM dengan Manfaat Internet, ada hal yang tak kalah pentingnya untuk dibahas yaitu mengenai strategi pengembangan UKM. Ini penting, sebab tanpa strategi yang tepat, usaha kecil menengah akan sulit berkembang.

#1 Segmentasi pasar

Dalam merancang suatu produk, UKM harus menjalankan segmentasi pasar. Cara ini yang juga dilakukan usaha-usaha besar dalam mempersiapkan produknya. Sebuah produk atau jasa, harus membidik pasar tertentu agar manfaat dari sebuah produk bisa maksimal dirasakan konsumen. Sebab, tiap market punya kebutuhan yang berbeda. Dengan melakukan segmentasi pasar,  usaha kecil menengah bisa lebih mengoptimalkan setiap produk yang dikeluarkannya.

#2 Menjadi pemimpin pasar

Ini mungkin sering dilupakan oleh usaha kecil menengah. Yang penting penjualan lancar, rasanya sudah cukup. Padahal, untuk melakukan lompatan yang lebih besar, UKM harus bekerja lebih keras agar bisa menjadi pemimpin pasar. Terlena dengan kenyamanan yang sudah dirasakan bisa menjadi blunder besar bagi sebuah usaha. Sebab situasi bisnis tidak berhenti berubah.

#3 Kerjasama antar usaha kecil menengah 

Melakukan kerjasama dengan sesama pelaku usaha kecil menengah perlu juga dilakukan agar bisa saling memperkuat usaha. Misalnya bisa dibuat paket promosi bersama yang bisa saling menguntungkan kedua UKM.

#4 Memanfaatkan Internet

Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan internet meningkat secara signifikan. Internet tidak lagi hanya buat mencari informasi, tapi juga untuk berpromosi dan berjualan. Coba lihat Lazada, Bukalapak, mereka sukses membuka e-commerce atau toko online sendiri dengan memanfaatkan internet.

Nah itulah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan usaha kecil menengah. Mengembangkan UKM sangat erat kaitannya dengan peningkatan penjualan. Khususnya untuk meningkatkan pendapatan pelaku usaha kecil, berikut ini adalah trik yang efektif untuk meningkatkan penjualan produk.

Strategi Yang Efektif Untuk Meningkatkan Penjualan Produk UKM 

Untuk meningkatkan penjualan, usaha kecil menengah (UKM) harus gencar melakukan promosi. Salah satunya adalah lewat internet. Berikut strategi penjualan yang efektif utuk meningkatkan usaha kecil dan UMKM lewat internet. 

1. Membuat Website atau Blog Sendiri

Memiliki situs atau web sendiri sudah menjadi keharusan bagi pelaku usaha kecil menengah (UKM) yang ingin maju. Dengan situs tersebut, UKM bisa mempromosikan produk-produk yang dimilikinya ke seluruh dunia.

Blog. Punya blog mendatangkan manfaat besar bagi usaha kecil menengah. Sebab akan membuat promosi yang dilakukan lebih lincah.

Sekarang orang sudah bisa belajar membuat blog atau website. Membuat blog gratis sendiri bisa membuat anda jadi mandiri untuk mengembangkan usaha. Anda juga bisa membuat website profesional baik untuk kebutuhan anda sendiri maupun untuk kebutuhan pemasaran. Dengan menggunakan website atau blog gratis, anda tidak perlu mengeluarkan biaya besar. Website sangat bermanfaat karena jangkauannya lebih luas.

2. Menggunakan Sosial media (Facebook, Instragram, Youtube)

Peran social media makin penting bagi kehidupan masyarakat saat ini. Usaha kecil menengah tidak boleh ketinggalan berada di dalamnya untuk lebih mendekatkan diri dengan pasar. Pengelolaan sosial media yang tepat, seperti dengan menerapkan Facebook Marketing bisa meledakkan bisnis ukm. 

Selain Facebook, anda bisa memanfaatkan Twitter dan Instagram untuk memasarkan dan menjual produk-produk anda. Apalagi menggunakan media social sekarang sangat mudah dan tidak perlu mengeluarkan biaya banyak, paling-paling cuma perlu beli kuota internet bulanan. Di Youtube anda bahkan bisa dengan jelas memaparkan kelebihan produk yang anda miliki.

3. Membuat Fanspage 

Membuat fanspage sendiri di media sosial seperti Facebook sangat bermanfaat untuk anda agar pengguna facebook bisa lebih jauh mengenal dan menyukai produk-produk anda. Anda bisa memposting apa saja di fanspage.

4. Ikut Pelatihan UMKM

Pelatihan adalah salah satu cara untuk mendapatkan wawasan sekaligus kemampuan mengembangkan potensi. Khususnya untuk mengembangkan usaha kecil dan bidang UMKM, kelompok UKM perlu mengikuti pelatihan UMKM. Untuk itu para pelaku usaha kecil perlu mengakses info pelatihan dari lembaga pelatihan, misalnya info pelatihan Pusdiklat Pemendagri.

Dengan mengakses informasi seputar pelatihan, pelaku usaha bisa mengetahui info jadwal Diklat, materi Bimtek, maupun lokasi pelatihan. Mengingat Pusdiklat Pemendagri adalah salah satu lembaga penyelenggara Bimtek dan Diklat terbaik saat ini.

Itulah beberapa Strategi Penjualan Yang Efektif Untuk Meningkatkan Usaha Kecil dan UMKM bagi anda yang ingin mengembangkan dan meningkatkan usaha kecil.. Semoga bermanfaat ya sob.

PNPM Batasi Dana Bergulir Maksimal 2 Juta

Pemberdayaan : PNPM Batasi Dana Bergulir Maksimal 2 Juta. Informasi dari Bandung, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri membatasi penyaluran dana bergulir untuk kelompok masyarakat maksimal Rp2 juta. 

Maksimal Rp 2 juta tersebut guna mengendalikan tingginya angka pembiayaan bermasalah (non performing loan/NPL).

Menurut Usman Hermanto, Satuan Kerja P2KP Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum mengatakan tahun ini program peningkatan mata pencaharian keluarga (PMPK) difokuskan pada 4 provinsi – salah satunya Jawa Barat - dengan jumlah Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) tersebar di 54.800 kelurahan.

“Sasaran target program ini untuk 596 kelurahan dengan biaya Rp59 miliar selama tahun ini,” katanya di sela Lokakarya program PMPK PNPM di Dinas Permukiman dan Perumahan Jabar, hari ini.

Dia menjelaskan setiap kelurahan akan memperoleh dana Rp100 juta. Sedangkan besaran setiap BKM rata-rata ada 5 KSM. “Dana sebesar itu nanti akan disalurkan sesuai dengan prioritas pengajuan proposal KSM.”

Tahun ini, paparnya, Jabar mendapat anggaran Rp18 miliar untuk 180 kelurahan. “Pemerintah Pusat tidak ingin alokasi yang ada bertambah besar karena di sisi lain belajar dati tingkat pengembalian dana PNPM Mandiri yang sangat mengkhawatirkan.”

Berdasarkan data Konsultan Manajemen Wilayah PNPM Mandiri, dari 1.697 kelurahan yang eksis di Jabar, ada 44.000 KSM yang aktif dengan jumlah anggota sebanyak 360.209 orang. Sedangkan masyarakat yang sudah lunas mengembalikan dana bergulir baru 18.000 saja.

Usman memaparkan jumlah pinjaman KSM diberikan plafon bantuan dana bergulir mulai dari Rp500.000 sampai maksimal dibatasi Rp2 juta. “Untuk mendapatkan dana ini KSM harus mengajukan proposal, nanti tim melihat kelayakan usahanya, baru dana digulirkan,” jelasnya. 



(sumber : Bisnis Indonesia )

Lalu, bagaimana  dengan Bengkulu ?

Pemerintah RI Dapat Dana Hibah USD 600 Juta Dari AS

Pemerintah RI Dapat Dana Hibah USD 600 Juta Dari AS. Pemerintah Indonesia menerima dana hibah dari pemerintah Amerika Serikat sebesar USD 600 juta, melalui Millennium Challenge Corporation (MCC).


Pemberian hibah tersebut dilaksanakan dalam bentuk Program Compact, yang telah ditandatangani oleh Menteri Keuangan, Agus D.W. Martowardojo dan Menteri Luar Negeri AS, Hillary Clinton bersamaan dengan KTT ASEAN Summit di Bali pada tanggal 19 November 2021. Hal ini dijelaskan oleh Wakil Menteri PPN/ Wakil Kepala Bappenas, Dr. Ir. Lukita Dinarsyah Tuwo, MA, pada Konferensi Pers Compact Program Hibah MCC, hari Jumat, (31/8), di Ruang SG 1-2, Gedung Bappenas.

Dana hibah tersebut, ujar Pak Lukita, diberikan dengan tujuan utamanya untuk mengurangi kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi (Reducing Poverty Through Economic Growth). Program ini terdiri atas :

1. Program Modernisasi Sistem Pengadaan (Procurement Modernization), 
2. Program Peningkatan Nutrisi Anak Usia Dini untuk mencegah kekerdilan (Stunting), dan 
3. Program Kemakmuran Hijau (Green Prosperity),

di mana dengan separuh dari total dana hibah akan difokuskan untuk program ketiga ini. “Semua kegiatan dan proses persiapan sepenuhnya ada di tangan pemerintah Indonesia, dan Indonesia sudah mempersiapkannya sejak tahun 2021,” papar Pak Lukita kepada sejumlah wartawan. 


Senada dengan pernyataan Pak Lukita, Mr. Troy Wray, Country Director Program MCC for Indonesia, mengatakan bahwa bentuk kegiatan program hibah MCC ini semua ditentukan sendiri oleh Pemerintah Indonesia, dan Pemerintah AS sangat mendukung dan sangat antusias untuk melaksanakan program tersebut. Sementara itu, jumlah alokasi dana untuk masing-masing Program Compact tersebut, diperkirakan adalah USD 150 untuk progam procurement, USD 130 untuk program stunting dan yang terbesar, sebanyak USD 330 untuk program green prosperity. 

Dijelaskan lagi, oleh Pak Lukita bahwa Program Compact ini memiliki batas waktu selama lima tahun yang diberlakukan sejak penandatanganan Entry Into Force, sebagai tanda awal dimulainya Program Compact yang akan dilakukan pada akhir tahun 2012. “Semua kegiatan akan dilakukan secara paralel, semua dilaksanakan secara bersamaan dan dilakukan secara transparan,” tukas Pak Lukita.

Dengan adanya dana hibah tersebut, mungkinkah dapat menyentuh sasaran program khususnya masyarakat miskin ? Yang pasti, manfaat penambahan anggaran dana sosial apapun bentuknya haruslah terasa oleh seluruh masyarakat, khususnya kaum marginal 




(sumber : Bappenas - Pemerintah Indonesia Terima Dana Hibah USD 600 juta dari AS - (3/9/2012)

Penegasan Angka Kemiskinan Di Indonesia Oleh Presiden SBY

Pemberdayaan dan Penegasan Angka Kemiskinan Di Indonesia Oleh Presiden SBY. Kepada dunia internasional, Presiden SBY menegaskan bahwa kemiskinan di Indonesia tinggal 12,5 persen. SBY juga memaparkan visi dan misi Pemerintah Indonesia menuju pembangunan berkelanjutan. 

Penegasan ini semakin mengukuhkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia selalu berubah dan tidak sama dengan sumber lainnya, sehingga menyebabkan kerancuan data.

"Ekonomi dunia telah tumbuh dari 34 triliun USD sampai lebih dari 64 triliun USD pada saat ini. Perdagangan internasional telah tumbuh tiga kali lipat menjadi 28 triliun USD. Banyak negara telah menyeberang melewati status penghasilan menengah, termasuk Indonesia. Dan bersama dengan ini kemiskinan seluruh dunia telah berkurang secara signifikan dari 1,9 miliar pada tahun 1990 menjadi 1,29 miliar tahun 2021. Di Indonesia pun, kemiskinan telah menurun dari 24 persen pada tahun 1998 menjadi 12,5 persen beberapa hari ini," kata Presiden SBY, seperti siaran pers Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan yang disampaikan pada 23/6/2012 yang lampau.

Hal ini disampaikan Presiden SBY dalam pertemuan PBB untuk pembangunan berkelanjutan atau dikenal juga dengan forum Rio+20 di Riocentro Convention Center, Rio De Janeiro. Pidato resmi SBY diberi judul “Moving Towards Sustainability: Together We Must Care The Future We Want"

SBY memaparkan bahwa upaya Indonesia mencapai tujuan pembangunan milenium pada tahun 2021 juga menghadapi tantangan. Telah ada beberapa kemajuan, tetapi juga beberapa tantangan dalam mencapai target.

"Sebagai contoh, kita membuat kemajuan pada angka kematian bayi dan ibu, kemiskinan, harapan hidup, tetapi kita belum mencapai target (Millennium Development Goal) MDG untuk peningkatan gizi bagi anak-anak, sanitasi. Meskipun begitu, saya tetap optimis bahwa kita dapat menjamin masa depan keberlanjutan,"papar SBY.

Kunci perjalanan Indonesia menuju pembangunan yang berkelanjutan, menurut SBY, adalah teknologi dan inovasi. Dua hal ini yang telah membuat Indonesia berkembang pesat saat-saat ini.

"Saya yakin kuncinya adalah teknologi dan inovasi. Ketika Rio forum diselenggarakan 2 dekade yang lalu, kami tidak memiliki internet seperti sekarang kita tahu itu. Kami tidak memiliki ponsel, sosial media, nano-teknologi, GPS, komputer tablet. Namun, ini adalah hal-hal yang mengubah masyarakat kita hari ini, dan mendorong ekonomi baru,"ungkapnya.

SBY menekankan perlunya dunia mewaspadai pemanasan global. Juga kemungkinan krisis energi. Yang tentu saja harus dihadapi bersama-sama.

"Kita akan melihat mobil hibrida, energi pencahayaan efisien. Membersihkan teknologi batubara, panel surya. Meskipun mungkin mahal untuk saat ini, harga yang pasti untuk turun seperti telah kita lihat pada ponsel," terang SBY.

Indonesia, imbuh SBY, juta telah melakukan banyak kesepakatan global. Utamanya menyangkut pengurangan emisi. "Ini adalah mengapa Indonesia, tanpa menunggu kesepakatan global, di tengah-tengah kebuntuan pada tahun 2021 membuat keputusan penting untuk mengurangi emisi sebesar 26 persen pada tahun 2021, atau 41 persen dengan dukungan internasional," papar SBY.

Tekanan pertambahan penduduk yang luar biasa besar diyakini bisa menjadi masalah tersendiri. Hal ini juga harus diwaspadai bersama. SBY mengajak dunia internasional bersatupadu mencari solusi.

"Kami melihat tekanan pertumbuhan antara pertumbuhan penduduk dan sumber daya yang tersedia. Populasi dunia telah melewati batas 7 miliar dan menuju 9 miliar orang sebelum tahun 2050. Memang, kita telah melihat kasus yang mengkhawatirkan seluruh dunia di mana kompetisi berubah menjadi konflik,"ingatnya.

Kita juga perlu kolaborasi yang lebih besar, bukan konfrontasi. Kita semua memiliki tujuan yang sama. Di Indonesia, kita selalu bersedia untuk bermitra dengan semua stakeholder berdasarkan kepentingan umum: LSM, masyarakat sipil, kelompok kepentingan, bisnis, media, akademisi,"tandasnya. 



(sumber : detikNews : SBY Tegaskan Kemiskinan di Indonesia Tinggal 12,5 Persen )

Pemberdayaan Dan Pertumbuhan Ekonomi Yang Tidak Optimal

Pemberdayaan Dan Pertumbuhan Ekonomi Yang Tidak Optimal. Satu lagi permasalahan keakuratan data mengenai angka kemiskinan yang pasti di Indonesia muncul. Setelah sebelumnya data dari BPS, penegasan angka kemiskinan dari TNP2K dan penegasan persentasi kemiskinan oleh Presiden SBY, kini bertambah lagi penegasan angka kemiskinan sebesar 11,96 %.

Ketimpangan distribusi pendapatan penduduk yang semakin melebar menunjukkan pertumbuhan ekonomi tidak optimal menekan angka kemiskinan.

Ekonom Indef Enny Sri Hartati mengatakan distribusi PDB yang semakin timpang menunjukkan tingkat kemiskinan penduduk relatif Indonesia semakin tinggi.

Dia menjelaskan Koefisien Gini penduduk Indonesia naik dari 0,38 pada 2021 menjadi 0,41 pada 2012.

Koefisien tersebut menggambarkan bahwa 20% dari penduduk Indonesia menguasai 48% pendapatan domestik bruto, sedangkan mayoritas 80% menguasai 52% pendapatan domestik bruto.

“Data BPS hanya menunjukkan angka kemiskinan absolut, angka kemiskinan relatif menunjukkan ketimpangan semakin melebar,” kata Enny.

BPS menyatakan presentase penduduk miskin di Indonesia turun 0,53% pada Maret 2012 dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya.

Jumlah penduduk miskin pada Maret 2012 tersurvei 29,13 juta orang (11,96%) atau lebih sedikit 0,89 juta orang dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada Maret 2021 yang sebanyak 30,02 (12,49%) juta orang.



(sumber : detikNews : Pertumbuhan ekonomi tak optimal, angka kemiskinan hanya bisa ditekan 0,5% )

Usaha Kecil dan Koperasi Strategi Pemerintah Meningkatkan Ekonomi

Usaha Kecil dan Koperasi Menjadi Strategi Keseriusan Pemerintah Meningkatkan Ekonomi khususnya bagi masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah. Hal ini tidak terlepas dari keberhasilan usaha kecil (UMKM) dan koperasi dalam menyokong ekonomi nasional di tengah kemelut ekonomi dunia. 

Usaha kecil dan prospek ekonomi 2021-2021 memiliki keterkaitan erat dengan eksistensi koperasi, dimana keduanya saling mendukung. Koperasi merupakan pilihan alternatif yang seharusnya menjadi pilihan utama para pengusaha kecil khususnya pelaku industri rumah tangga, karena koperasi memiliki syarat-syarat yang sangat meringankan dan benar-benar membantu home industry.

Selain melalui kerja sama dengan koperasi, usaha kecil juga memiliki prospek melalui revitalisasi pasar, namun semuanya bergantung dengan strategi dan kebijakan pemerintah bagaimana agar dapat terakomodasi dengan baik.

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, usaha kecil UKM dan koperasi sangat mendorong ekonomi nasional untuk mampu bersaing dalam kancah dunia. Di tengah mundurnya ekonomi makro secara global, usaha kecil UKM dan koperasi dapat menjadi benteng penyokong para usahawan kecil sehingga tidak terlalu terhantam imbas ketidakstabilan ekonomi dunia.

Seluruh komponen gerakan koperasi mempunyai kewajiban mengembangkan lembaga koperasi yang menjadi mesin penggerak bagi peningkatan perekonomian seluruh anggota. Untuk meningkatkan kinerja lembaga itu, pemerintah tidak akan pernah lepas tangan. "Jika pemerintah tidak berpihak, bagaimana mungkin jumlah koperasi bisa meningkat dari tahun ke tahun. Tahun pertama saya bekerja di instansi ini, jumlah koperasi sekitar 170.000 unit dan pada tahun ini sudah mencapai 192.000 lebih," tutur Syarief Hasan.

Peningkatan atau pertumbuhan koperasi secara otomatis meningkatkan jumlah keanggotaan yang sebelumnya sekitar 30 juta, kini meningkat ke angka 33 juta. Berdasarkan data-data tersebut, membuktikan bahwa pemerintah selalu mendampingi perkembangannya.

Pendampingan tersebut mencakup dari sisi kelembagaan maupun permodalan yeng menjadi kunci utama bagi setiap koperasi meningkatkan kinerjanya. Dalam konteks ini termasuk Koperasi Pegawai Republik Indonesia Dhaya Harta.

Secara rinci Menkop menjelaskan, memasuki tahun ketiga RPJM 2021-2021, pertumbuhan koperasi semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 6,03 persen dari tahun 2021. Jumlah koperasi sampai dengan pertengahan tahun 2012 ini mengalami peningkatan sebanyak 192.443 unit dengan jumlah anggota sebanyak 33.687.417 orang.

Syarief Hasan menuturkan, salah satu pendukung peningkatan jumlah koperasi yaitu program Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP) dari Kementerian Koperasi dan UKM yang bekerja sama dan bersinergi dengan DEKOPIN dan sesuai dengan arahan serta direktif Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk melakukan gerakan revitalisasi koperasi.

"Peningkatan kinerja kelembagaan dan kinerja usaha atau ekonomi koperasi ini dapat dipastikan pula dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja sampai dengan bulan Mei 2012 sebesar 425.822 orang, dan mampu memberikan kontribusinya dalam menurunkan angka pengangguran dan penurunan angka kemiskinan di Indonesia," jelasnya.

Meskipun terjadi peningkatan dan keberasilan, Menkop sadar masih adanya yang perlu dibenahi antara lain pengawasan operasional koperasi, peningkatan kualitas koperasi, penyalahgunaan nama koperasi dan masih adanya koperasi yang tidak aktif.

(referensi : Kemenkop-UKM : Jumlahnya Terus Meningkat, Pemerintah Serius Kembangkan Koperasi) 

Usaha Kecil Melalui Dorongan PPMK

Usaha Kecil Melalui Dorongan PPMK diharapkan dapat menjadi konsentrasi peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang mampu. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Anang dari Tim Advisori PNPM. 


Beliau menyampaikan hal tersebut saat memberikan materi pembuka pada kegiatan Pelatihan Livelihood Fasilitator PNPM - Mandiri Perkotaan di Bappelkes tanggal 18 September 2012 yang lalu.

"Seluruh tim di jajaran pusat telah bekerja keras agar konsep livelihood melalui PPMK ini benar-benar dapat mengangkat derajat dan kesejahteraan masyarakat dengan mempertimbangkan banyak aspek yang saling berhubungan dan berkaitan satu sama lain", demikian diutarakan beliau setelah membuka acara kegiatan pelatihan tersebut sebelum memberikan materi.

Tujuan dan sasaran PPMK sendiri seperti yang telah dirangkum dalam buku pedoman pelaksanaan PPMK adalah warga miskin yang berwadahkan KSM-KSM yang ada di BKM kelurahan dampingan. KSM-KSM ini terdiri dari para calon penerima manfaat yang diusulkan pada tahap usulan dan verifikasi awal, di mana pengusulan tersebut berdasarkan hasil survey dan pendataan yang jelas dari BKM terhadap para pelaku usaha mikro produktif dan potensial. Artinya, program ini ditujukan kepada warga masyarakat yang memiliki usaha kecil dan potensial untuk dikembangkan, dan dikelompokkan menjadi kelompok KSM berdasarkan karakteristik usahanya yaitu usaha aneka usaha (terdiri dari pelaku usaha dengan produk yang beragam), usaha sejenis (pelaku usaha memiliki kesamaan dari segi bahan baku maupun produk), dan KUBE (kelompok usaha bersama yang mengelola aset yang sama).

"Cara membuat aspek proyek sejalan dengan aspek pemberdayaan sebenarnya terletak dari pemahaman terhadap substansi yang ada. Namun yang pasti, setelah sekian tahun program PNPM-Mandiri Perkotaan berjalan, konsep tridaya tidak bisa dilepaskan, termasuk dalam penyelenggaraan program PPMK ini. Hanya saja, tridaya pemberdayaan di PPMK memang benar-benar dikonsentrasikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong tridaya tersebut menyokong usaha kecil potensial", demikian disampaikan oleh Bapak Anang. 

Oleh Team Leader Oversight Consultant (OC2) Bengkulu, Ir.Harmudya, program PPMK tidak bisa dijalankan hanya dengan memahami pedoman tanpa pembekalan. "Sangat dibutuhkan kreatifitas, keterampilan dan kecakapan pendamping masyarakat dalam hal ini fasilitator pemberdayaan di PNPM Mandiri Perkotaan dalam mengaplikasikan isi pedoman pada keadaan yang sebenarnya di lapangan. Maka untuk menghindari kejadian-kejadian yang tidak diharapkan seperti kredit macet, setiap fasilitator harus dibekali pemahaman dan penguatan agar memiliki visi, misi dan karakter yang jelas mengenai kerangka dari PPMK ini. Tidak hanya fasilitator berbasis mikro (ekonomi), namun juga fasilitator lainnya di masing-masing tim yang wilayah dampingannya mendapatkan dana program ini", demikian arahannya dalam sesi kata sambutan pada acara pembukaan pelatihan tersebut."Cara meningkatkan semangat kerelawanan dengan mendorong inisiatif lembaga masyarakat yaitu BKM membutuhkan wadah dan referensi yang memadai, maka diperlukan sebuah pelatihan bagi fasilitator agar mampu mendampingi masyarakat sekaligus mengawal program ini. Ada tidaknya manfaat pelatihan dalam melakukan pendampingan ini tergantung kepada seberapa fokus tim fasilitator mengikuti kegiatan ini".

Sebagai informasi, program PPMK akan dilaksanakan di 596 Kelurahan di Indonesia, di mana 499 di antaranya direalisasikan pada tahun 2012 dan selebihnya 97 Kelurahan pada tahun 2021. Bengkulu akan diwakili oleh 15 Kelurahan di 3 Kabupaten/Kota, dengan besaran dana sebesar Rp 100.000.000,- per kelurahan dan terbagi atas 2 termin pencairan, yaitu 60% (tahap 1) dan 40%(tahap 2). Dana tersebut akan didistribusikan kepada anggota-anggota KSM yang memiliki usaha kecil dan potensial, yaitu maksimal Rp 5.000.000,- per anggota KSM dan atau maksimal Rp 30.000.000,- per KSM, di mana anggota KSM adalah 5 orang. PPMK akan dilakukan dengan konsep tridaya (ekonomi, sosial dan lingkungan) yang semuanya ditujukan kepada peningkatan usaha kecil. Artinya besaran dana tersebut tidak hanya difokuskan pada ekonomi bergulir, namun juga pelatihan keterampilan maupun sarana produktif yang menunjang berjalannya usaha tersebut. 

Berdasarkan pedoman terbaru PPMK, anggota KSM calon penerima PPMK adalah warga yang sebelumnya telah memiliki usaha kecil dan potensial dikembangkan, dan atau pernah terlibat sebagai anggota KSM dan mendapatkan pinjaman ekonomi bergulir oleh UPK di BKM Kelurahan yang bersangkutan, dengan perbandingan warga non miskin dan warga miskin minimal ada 1/3 dari anggota KSM yang diusulkan (paling tidak ada 3 orang warga miskin dan terlampir dalam lampiran data PS2 PJM Pronangkis). Selain itu, bagi KSM yang seluruh anggotanya adalah warga miskin yang baru akan memulai usaha, maka dipertimbangkan untuk memperoleh hibah alat produksi dari dana yang disalurkan, atau direkomendasikan untuk mendapatkan dana bantuan usaha tersebut melalui BLM reguler. 

Untuk merealisasikan program ini secara terstruktur, maka setiap jenjang atau fase pelaksanaan kegiatan akan dilakukan evaluasi dan monitoring (monev) oleh tim koordinasi yang lebih tinggi (Kota dan Propinsi), sehingga diharapkan prosesnya berlangsung tepat waktu dan tepat sasaran. Harapan dari kegiatan ini adalah dengan terserapnya dana secara maksimal dan tepat sasaran, maka akan memunculkan lebih banyak KSM-KSM produktif lainnya untuk dapat melakukan hal yang sama, sehingga pada akhirnya usaha yang mereka jalani benar-benar memberikan penghidupan yang layak dan memadai.